Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Batulicin. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Batulicin. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +0511-4721044
  • +6282352381058
  • Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • Mon - Fri 08.00 - 16.30

KPN Martapura Hadiri Acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 untuk 62 Pengadilan (10 Desember 2019)

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang
 

Jakarta - (10/12/2019) : KPN Martapura (Ibu Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H) bersama KPN Depok (Bapak Sutiyono, S.H) sekaligus Pelopor Pelaksanaan ZI Tahun 2019 tengah menghadiri Acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2019. Acara tersebut bertepatan dengan Momentum Hari Anti Korupsi Tahun 2019. PN Martapura berhasil Meraih Predikat Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)Tahun 2019 .



Tampak Bapak Yohannes Ether Binti, S.H., M.Hum (KPT Banjarmasin) dan Ibu Fiona Irnazwen, S.H., M.H (Hakim Senior PN Martapura) ikut menghadiri undangan yang berlangsung 
di Birawa Hall, Hotel Bidakara Jakarta.

Wakil Presiden RI, Bapak Ma'ruf Amin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa  perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggarakan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat,tepat ,murah, tidak diskriminatif dan berkualitas.

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi untuk transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menuntut perbaikan birokrasi untuk terus dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa sukses atau tidaknya agenda pembangunan akan sangat tergantung keberhasilan reformasi Birokrasi instansi pemerintah, utamanya unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.

Pada kesempatan tersebut, Wapres RI menyerahkan apresiasi kepada para pemimpin perubahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, Menteri PANRB Bapak Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sebanyak 62 Unit kerja (Pengadilan) menjadi penerima predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 yang terdiri dari :

Lingkungan Peradilan Umum :

  1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin
  2. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
  3. Pengadilan Tinggi Denpasar
  4. Pengadilan Tinggi Medan
  5. Pengadilan Tinggi Semarang
  6. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
  7. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
  8. Pengadilan Tinggi Ambon
  9. Pengadilan Negeri Bandung
  10. Pengadilan Negeri Bekasi
  11. Pengadilan Negeri Bogor
  12. Pengadilan Negeri Gianyar
  13. Pengadilan Negeri Gorontalo
  14. Pengadilan Negeri Indramayu
  15. Pengadilan Negeri Kediri
  16. Pengadilan Negeri Martapura
  17. Pengadilan Negeri Mojokerto
  18. Pengadilan Negeri Muara Enim
  19. Pengadilan Negeri Oelamasi
  20. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
  21. Pengadilan Negeri Pekanbaru
  22. Pengadilan Negeri Sampit
  23. Pengadilan Negeri Surabaya
  24. Pengadilan Negeri Surakarta
  25. Pengadilan Negeri Tangerang
  26. Pengadilan Negeri Wates
  27. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Lingkungan Peradilan Agama :

  1. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
  2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
  3. Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
  4. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
  5. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
  6. Mahkamah Syariáh Kualasimpang
  7. Pengadilan Agama Bandung
  8. Pengadilan Agama Banjarbaju
  9. Pengadilan Agama Banjarmasin
  10. Pengadilan Agama Batam
  11. Pengadilan Agama Bekasi
  12. Pengadilan Agama Blitar
  13. Pengadilan Agama Gorontalo
  14. Pengadilan Agama Indramayu
  15. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
  16. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
  17. Pengadilan Agama Jakarta Timur
  18. Pengadilan Agama Jambi
  19. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
  20. Pengadilan Agama Lamongan
  21. Pengadilan Agama Makassar
  22. Pengadilan Agama Martapura
  23. Pengadilan Agama Mojokerto
  24. Pengadilan Agama Pekanbaru
  25. Pengadilan Agama Semarang
  26. Pengadilan Agama Sumbawa Besar
  27. Pengadilan Agama Sungguminahasa
  28. Pengadilan Agama Tangerang

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Lingkungan Peradilan Militer

  1. Pengadilan Militer  Tinggi I Medan
  2. Pengadilan Militer  Tinggi III Surabaya
  3. Pengadilan Militer  Utama Jakarta
  4. Pengadilan Militer  I -  06 Banjarmasin
  5. Pengadilan Militer  III – 12 Surabaya

Ditemui  di tempat yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.Sunarto, SH., MH, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh MA saat ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia Peradilan. (Humas - PN MTP)


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech